Retorika dan Negosiasi dalam Penertiban PKL di Jakarta

MAKALAH KOMUNIKASI POLITIK

RETORIKA DAN NEGOSIASI DALAM PENERTIBAN PKL DI JAKARTA

OLEH:

  • 12140110078 Natanael Wahluya
  • 12140110081 Svaradiva Anurdea Devi
  • 12140110082 Mizan Amalia Putri
  • 12140110085 Cosmas Bayu Agung Sadhewo
  • 12140110091 Johanes Baginda Doli Hutabarat
  • 12140110098 Ristania Tiara

Universitas Multimedia Nusantara

2013

 

DAFTAR ISI

  1. Bab I: Pendahuluan
  2. Latar Belakang…………………………………………………………………………… 3
  3. Tujuan Observasi………………………………………………………………………… 5
  4. Metode Pengumpulan Data…………………………………………………………. 5
  1. Bab II: Landasan Teori
  2. Tiga Jenis Negoisasi Kuadran Politik…………………………………………….. 7
  1. Bab III: Analisi
  2. Dinas UMKM……………………………………………………………………………. 9
  3. Pengamat Politik………………………………………………………………………. 10
  4. Pedagang…………………………………………………………………………………. 11
  5. Warga……………………………………………………………………………………… 12
  1. Kesimpulan…………………………………………………………………. 15
  2. Lampiran…………………………………………………………………………
  3. Daftar Pustaka…………………………………………………………………

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Sejak tanggal 15 Oktober 2012 lalu, terjadi pergantian pemimpin Provinsi DKI Jakarta. Gubernur lama yakni Fauzi Bowo digantikan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Peralihan kekuasaan tentunya merubah gaya kepimpinan yang terjadi di ibukota.

Perubahan  mulai terasa semenjak pergantian kepimpinan. Media pun menyorot beberapa upaya pemerintahan yang baru dalam melaksanakan program dan juga penertiban-penertiban yang dilakukan.

Dari beberapa program yang dilaksanakan pada masa pemerintahan yang baru ini di antaranya adalah upaya penertiban. Dalam mengupayakan penertiban dan pendekatan tentunya diperlukan cara-cara agar program yang dicita-citakan dapat tercapai. Salah satunya dengan cara retorika. Menurut Dan Nimmo, dalam bukunya Komunikasi Politik: Khlalayak dan Efek, “Tingkat dukungan publik kepada pemimpin politik bervariasi menurut waktu, keadaan, dan bagaimana pendapat rakyat tentang kedudukan kebijakan yang berlaku.”[1] Dengan itu dengan cara untuk dapat menarik dukungan  public adalah dengan retorika.

Ada baiknya kita melihat definisi Retorika dan Komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, definisi kata retorika adalah keterampilan bahasa secara efektif. Sedangkan menurut beberapa sumber dari internet, retorika berasal dari bahasa Yunani rhetorika, yang berarti seni berbicara.Pada awalnya retorika digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang kuliah dan yang bersifat dua arah atau dialogis. Kemudian, pengertian ini dikembangkan menjadi suatu ilmu pengetahuan sendiri. Pergeseran retorika menjadi komunikasi massa dipelopori kaum sufi pada masa Yunani Romawi, dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dengan jalan membentuk dan membina pendapat umum.

Menurut Dr. Gun Gun Heryanto dalam bukunya Komunikasi Politik retorika memiliki definisi  “art of speech“, yakni suatu bentuk komunikasi yang diarahkan pada penyampaian pesan dengan maksud memengaruhi khalayak agar dapat memperhatikan pesan yang disampaikan secara baik.[2]

Selain itu menurut Dr. Gun Gun Heryanto, retorika  mengandung banyak unsur persuasi. Bila kita melihat definisi tersebut, sudah pasti hal-hal tersebut dibutuhkan bagi pemimpin agar program  dicanangkan dapat tercapai.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Anwar Arifin dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Politik mengatakan, “Retorika merupakan pernyataan umum, terbuka dan aktual, dengan mengajak khalayak sebagai saran”.[3]

Negosiasi juga merupakan salah satu hal penting agar orang yang menjadi tujuan persuasi dapat bersepakat dengan pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan definisi data negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yg lain; penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yg bersengketa.Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, negosiasi artinya perundingan.Kemudian politik artinya segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negara.Jadi negosiasi politik yaitu perundingan dua belah pihak yang menyangkut segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negara.

Komunikasi Politik juga memiliki definisi mengenai negosisasi, menurut David Oliver negosiasi adalah transaksi di mana kedua pihak mempunyai veto atas hasil akhir. Sedangkan menurut Prof. Dr. Hafied Cangara berkata “Komunikasi sebagai disiplin ilmu dan memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.”[4]

Bagi pemimpin Jakarta yang terpilih dalam menjalankan program mnya tentu membutuhkan usaha demi tercapainya hasil yang dinginkan. Retorika dan Negosiasi yang dilakukan supaya masyarakat Jakarta dapat lebih dapat diorganisir sesuai cita-cita bersama.

Mengenai retorika dan negosiasi ini, menarik untuk melihat salah  satu permasalahan yang nyata bisa coba diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Permasalahan ini adalah permasalahan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Tanah Abang. Pemprov DKI berusaha untuk merelokasi pedagang ke tempat yang baru. Dalam menertibkan para pedagang tersebut dibutuhkan retorika dan negosiasi yng tepat agar para Pemprov dan pedagang dapat bersepakat mengenai permasalahan yang terjadi selama ini.

Laporan ini mencoba untuk menunjukkan fakta nyata yang terjadi pada masalah penertiban pedagang tersebut. Bagaimana pendapat dari beberapa pihak mengenai penertiban yang terjadi. Pihak yang kami wawancarai adalah Pengamat politik, pedagang, dan juga pihak pemerintah.

  1. Tujuan Observasi :
  2. Mengetahui kronologi penertiban yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di Tanah Abang.
  3. Mengetahui tanggapan masyarakat dan pedagang mengenai penertiban.
  4. Megetahui konflik yang terjadi selama penertiban.
  1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam Pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak. Pihak yang diwawancarai adalah pedagang kaki lima di Tanah Abang dan warga sekitar. Pihak lainnya pemerintah kami mewawancaraiadalah Nano Suharyo Asisten KA Usaha Mikro Kecil Menengah DKI Jakarta. Kami juga mewawancarai Pengamat Politik dan Pengajar Komunikasi Politik Universitas Multimedia Nusantara Nosami Rikadi, S.E., M.Si.

 

 

BAB II

LANDASAN TEORI

  1. 3 Jenis Kuadran Negoisasi Politik:
  2. Kuadran Kolaborasi: Suatu bentuk negoisasi yang dalam pelaksanaannya, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang dirundingkan dengan mencampur kepentingan masing-masing untuk menemui kesepakatan bersama.

Tujuan Kuadran Kolaborasi: Tujuannya bukanlah untuk mengalahkan pihak yang lain atau menciptakan pertentangan, melainkan mencapai sasaran mereka pada tingkat yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.Selain itu itu juga dapat mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai.

  1. Kuadran Kompromi: Strategi ini biasa disebut juga lose-win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatakan manfaat dengan kekalahan mereka.Digunakan bila pihak-pihak yang berunding gagal dalam menemukan kesepakatan sehingga situasi pertentangan dapat berkembang mencapai tahap macet (deadlock).

Tujuan Kuadran Kompromi: Bertujuan menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul berkelanjutan. Anda tidak memaksakan keinginan dan sebaliknya tidak menginginkan sesuatu yang dikuasai pihak lain.

  1. Kuadran Akomodasi: Merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat konflik yang disebabkan salah satu pihak mendapatkan hasil atau sangat kecil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lain mencapai seluruh atau sebagian besar. Disini kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul.

Tujuan Kuadran Akomodasi: Menghindari kesulitan atau masalah yng lebih besar. Gaya ini merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang Anda inginkan.Anda menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul.

BAB III

ANALISIS

 

UMKM merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan usaha mikro kecil dan mengah. Tugas dari UMKM sendiri adalah melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM sendiri juga memiliki fungsi tersendiri, seperti:

  1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  2. Melaksanakan upaya pengembangan dan perlindungan UMKM.
  3. Melaksanakan monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitas, konsultasi dan evaluasi UMKM.
  4. Menyusun kebijakan teknis perlindungan pembinaan dan pengembangan UMKM.
  5. Menyusun standarisasi penataan UMKM.
  6. Menyusun sistem kemitraan antar UMKM.
  7. Melaksanakan klarifikasi usaha,melaksanakan pengembangan dan evaluasi sistem perlindungan, pembinaan dan pengembangan UMKM.
  8. Menyiapkan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas-tugas dan fungsi Bidang UMKM.
  9. Serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang UMKM.

Dengan begitu, UMKM mempunyai hubungan dalam mengatur, mengurus dan menertibkan para PKL-PKL liar di Tanah Abang.Terkait dengan terjadinya relokasi para PKL di Tanah Abang ke Blok G ini,menururt Nano Suharyo,Asisten KA Suku Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah pada awalnya program relokasi berjalan tidak mulus. Dari 968 kios yang ada, yang mendaftar hanya 300 pedagang. Mereka yang telah ditertibkan turun kembali ke jalan.

Mengutip jawaban pak Nano ketika ditanya mengenai permasalahan yang ditemui saat menangani relokasi, UMKM meberikan sosialsiasi kepada pedagang, tokoh masyarakat, dan  tokoh pedagang.[5]

Permasalahan lainnya yang terakhir justru pada saat telah dilakukan pendekatan dan  hari-hari akhir pendaftaran kios, yang terjadi adalah kekurangan tempat karena jumlah kios yang tersedia sebanyak 968 kios, akan tetapi yang mendaftar sebanyak 3000 orang.Hal ini terjadi karena Jokowi melakukan pendekatan yang efektif kepada para PKL, yang sebelumnya ‘nakal’ karena tetap berjualan di pinggir jalan. Akibat dari kurangnya kios yang tersedia, para PKL yang merasa dirinya sudah berjualan lama di Tanah Abang dan tinggal di sekitar Tanah Abang pun melakukan protes kepada pihak UMKM karena tidak mendapatkan tempat kios di Blok G dan merasa iri kepada para pedagang yang belum berjualan lama dan tinggalnya jauh dari Tanah Abang tetapi mendapatkan kios di Blok G. Mereka yang tidak kedapatan tempat di kios Blok G dikarenakan pada saat pendaftaran, para pedagang sedang pulang kampung karena pendaftaran dilakukan saat lebaran.

Mengutip dari hasil wawancara dengan Pak Nano mengenai prioritas pedagang di Blok-G, UMKM memprioritaskan pedagang sekitar dan penduduk setempat.5 Salah satu kemudahan yang diberikan Pemprov DKI kepada pedagang adalah gratis sewa kios selama 6 bulan pertama, akan tetapi air dan listrik pedagang yang membayar.Kebijakan yang dilakukan pemprov ini termasuk dari bagian dari Kuadran Kolaborasi, dimana para pedagang dan pemerintahan mendapatkan dampak yang positif dari kepentingan masing-masing. Para pedagang mendapatkan kios di Blok G dan gratis dalam hal membayar uang sewa selama 6 bulan, dan pemerintah mendapatkan ketertiban karena mulai berkurangnya para PKL yang berdagang di pinggir jalan, sehingga akses jalan pun lebih mudah dilalui. Walaupun target penjualan pedagang yang berjualan di Blok G tidak sebanyak saat mereka berjualan di pinggir jalan, tetapi mereka tetap senang karena selain terhindar dari panas dan hujan, mereka juga bebas dari pungutan liar yang biasanya dilakukan oleh preman-preman setempat.

Dalam melakukan kinerjanya, Jokowi sukses melakukan pendekatan secara efektif kepada para pedagang-pedagang Tanah Abang yang berada di pinggir jalan. Awalnya mereka enggan atau bahkan menolak untuk dipindahkan ke Blok G karena akses yang harus dilalui oleh pembeli ke Blok G terbilang beresiko karena menyebrang jalan, selain lagi karena tidak adanya eskalator yang mungkin saja membuat pembeli menjadi berpikir dua kali untuk berbelanja di Blok G.

Dalam beberapa kesempatan, kami mempunyai pendapat dari Pengamat Politik. Nosami Rikadi, dosen Komunikasi Politik Universitas Multimedia Nusantara berpendapat bahwa relokasi PKL yang dilakukan oleh Pemprov DKI merupakan kebijakan yang dilakukan demi terciptanya ketertiban. Dari segi politik sendiri hal tersebut harus dilakukan karena menyangkut keinginan rakyat.

Menurut Nosami yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam relokasi adalah keuntungan tersendiri bagi pemerintah karena dapat meraih kepercayaan dari masyarakatatas apa yang mereka lakukan terhadap Kota Jakarta, khususnya dalam permasalahan ini adalah Tanah Abang.[6] Salah satu permasalahan yang diatasi adalah terurainya kemacetan. Namun bila dilihat di sisi lain, seperti dari pihak pedagang sendiri awalnya kerugian yang dirasakan oleh pedagang adalah sepinya pengunjung di lokasi baru. Permasalahan lainnya adalah pembeli malas untuk datang ke tempat baru tersebut.Hal ini dapat terbukti dari akses menuju Blok G yang harus menyebrang jalan dan tidak adanya eskalator.

Di sisi pemerintah DKI Jakarta, Nosami berpendapat bahwa Gubernur dan Wakil Gubenur saat melakukan pencalonan diri memiliki program yang telah dikemukakan. Gubernur dan Wakil Gubernur pun memiliki tangggung jawab untuk melaksanakan programnya tersebut. Pelaksanaan program merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kredibilitas yang dibangun. Akan tetapi, menampik hal tersebut, cara Jokowi dalam melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan para pedagang kaki lima memang sangat efektif.

Relokasi yang dilakukan Jokowi dalam penertiban pedagang-pedagang liar memiliki beberapa tanggapan menarik dari sejumlah pedagang. Pedagang merupakan salah satu elemen penting dalam terjadinya transaksi jual beli di Tanah Abang. Sehingga, Jokowi melakukan pendekatan langsung dengan para pedagang agar menciptakan keyakinan dan kepercayaan yang tinggi dari para pedagang ke Pemerintah.

Setelah menanyai pendapat kepada beberapa  Tanah Abang, para pedagang menyetujui apa yang Jokowi lakukan. Rata-rata para pedagang yang di Blok G senang dipindahkan dan menginginkan eskalator untuk ditambahkan di Blok G agar para pengunjung datang dan berbelanja di Blok G, karena para pedagang menilai para pengunjung malas ke Blok G karena tidak ada eskalator dan harus menyebrang jalan. Walaupun begitu, para pedagang tetap merasakan manfaatnya, karena tidak ada pungutan liar dan tidak perlu susah payah untuk memindahkan barang.

Sedangkan menurut Heri, anggota Satpol PP yang berjaga di sekitar pasar Tanah Abang, menjelaskan kronologi tentang penertiban PKL ke Blok G. Heri menjelaskan awalnya para PKL diberi surat pemberitahuan dari pemerintah, awalnya diberi kesempatan 7 x 24 jam untuk pindah, kemudian menjadi 3 x 24 jam. Setelahnya bila tidak digubris maka akan dilakukan pemaksaan. Heri juga berpendapat dia mendukung usaha penertiban karena dengan bersihnya jalanan maka juga memberikan dampak lancarnya akses ke Tanah Abang. Selama jaman Fauzi Bowo juga pernah melakukan penertiban tetapi kurang efektif, tetapi dijaman Jokowi/Ahok berlangsung baik. Hal ini mungkin dikarenakan cara pendekatan Jokowi yang lebih efektif.[7]

Bila melihat pada kepempimpinan Fauzi Bowo terdahulu dalam menertibkan pedagang-pedagang liar yang berada di pinggir jalan bisa dibilang tidak efektif, karena walaupun sudah ditertibkan, para pedagang tetap kembali berjualan di pinggir jalan bahkan menjadi semakin liar dan banyak. Hal ini seperti Kuadran Akomodasi, yang mana pemerintahan Fauzi Bowo terdahulu tidak mendapatakan hasil atau sangat kecil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak pedagang mencapai seluruh atau sebagian besar. Niat untuk merapikan Tanah Abang dari pedagang liar di pinggir jalan, malah menyebabkan para pedagang semakin ‘liar’ di pinggir jalan. Pada akhirnya Fauzi Bowo membiarkan saja pedagang-pedagang liar tersebut beroperasi di pinggir jalan. Dalam hal ini Fauzi Bowo terlihat seperti mengalah.

Berbeda dengan kepempimpinan yang baru. Dalam melakukan penertiban para PKL liar, beliau seperti menggunakan metode Kuadran Kompromi. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatakan manfaat dengan kekalahan mereka. Dalam kasus ini, Jokowi sengaja mengalah, dan memberikan kios Blok G secara gratis selama 6 bulan untuk digunakan oleh para pedagang Tanah Abang. Manfaat yang diperoleh Jokowi sendiri adalah berkurangnya para pedagang yang berjualan di pinggir jalan, sehingga jalanan terlihat rapi dan mudah diakses oleh kendaraan. Strategi ini menguntungkan pihak pedagang, selain karena cara pendekatan Jokowi yang efektif, tetapi juga cara Jokowi dalam melakukan strategi yang tepat.

Dampak relokasi yang Pemerintah lakukan tidak hanya dirasakan oleh para pedagang saja, tetapi juga dirasakan oleh warga sekitar Tanah Abang. Oki salah satunya, remaja berusia 18 tahun ini tinggal di sekitar Pasar Tanah Abang, lebih tepatnya di bawah jembatan. Sebelum direlokasi, Oki bekerja sebagai “penjaga bundaran” atau mereka yang mengumpulkan uang dari kendaraan yang melewati bundaran. Saat kepempimpinan Fauzi Bowo masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, penghasilan yang diperoleh Oki lumayan banyak. Bagaimana tidak? Dengan macetnya jalanan dan belum adanya pembatas jalan di bundaran dekat Tanah Abang, Oki dapat mengatur kendaraan-kendaraan yang macet dan yang ingin memutar melewati bundaran. Sekarang, selain macet yang berkurang karena berkurangnya pedagang yang berjualan di pinggir jalan, Oki juga harus merasakan tertibnya kendaraan yang lewat karena adanya pembatas jalan yang dipasang oleh pihak Pemerintah DKI Jakarta, sehingga kendaraan tidak dapat memutar kendaraannya di bundaran. Walaupun begitu, Oki tetap mendapat penghasilan walaupun sedikit, dengan mengangkat pembatas jalan yang berupa rantai untuk pengendara motor yang ingin memutar jalan. “Sekarang ada pembatas, pendapatan jadi berkurang.” Kata Oki mengenai pendapatanya sebagai tukang penjaga bundran.[8] Menurutnya, peraturan seperti ini dan lebih tertibnya pengendara di sekitar Pasar Tanah Abang merupakan dampak positive yang Jokowi lakukan.Gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo, belum pernah melakukan tindakan atau aturan-aturan yang Jokowi lakukan sekarang.

Dalam kasus ini, Oki terkena dari dampak Kuadran Dominasi, dimana salah satu pihak mencapai seluruh atau sebagian besar hasil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan hasil apa-apa, atau mencapai hasil yang sangat kecil. Dengan strategi ini, Pemerintah mendapatkan apa yang ingin dicapainya, seperti tertibnya pengemudi di sekitar Pasar Tanah Abang. Akan tetapi Oki mendapatkan sedikit keuntungan dari hal ini, karena dengan tertibnya para pengendara, tidak ada lagi yang dapat Oki kerjakan.

BAB IV

KESIMPULAN

 

Pemerintah DKI Jakarta melalui beberapa dinas di bawahnya terbukti melakukan sebuah langkah nyata dalam melakukan penertiban. Cara penertiban yang dilakukan dengan berkompromi masing-masing pihak dapat terwujud. Hal tersebut dapat lihat dari hasil sebuah negosiasi yang membuahkan pindahnya para pedang PKL ke tempat yang baru.

Penertiban tetap dapat dilakukan walaupun pada awalnya mendapat pertentangan dengan beberapa alasan. Pemerintahan yang baru sekarang juga mau mengakomodir beberapa keperluan demi tercapainya kesepakatan. Misalnya kemudahan masalah listrik, air, dan biaya lainnya. Negosisasi yang tidak merugikan suatu pihak dapat memberikan pengertian bagi kedua belah pihak. Walaupun masih terdengar beberapa kekurangan mengenai sepinya kios. Mengenai kekurangan atau detil-detil tertentu masih dapat diperbaiki.

Bagi pihak pemerintah yang baru, negosiasi yang tepat merupakan hal penting bagi kelangsungan pemerintahan. Hal tersebut agar masyarakat dapat mempercayai kepempimpinan yang berlangsung. Hal lainnya adalah demi menjaga kredibilitas pemimpin yang telah terpilih.

LAMPIRAN

 

Wawancara Dengan Salah Satu Pedagang Tanah Abang, Ibu Yuli

T: Gimana perasaan ibu Yuli, ketika dipindahkan ke lantai dua pasar Blok G?

J: Perasaannya senang, karena dibawah panas dan disini tertutup ruangan.

T: Dulunya ketika menjadi PKL ibu mengalami kesusahan seperti apa?

J: Banyak punglinya kalau dibawah, tapi ya sesuai dengan pendapatan kita dibawah walaupun banyak punglinya, jadi seperti tertutupi gitu.

T: Kalo di sini (lantai dua Blok G) ada pungli tidak bu?

J: Tidak ada pungli, bahkan sewa tempatnya gratis.

T: Ibu pernah ikut pengambilan nomor undian untuk menempati kios ini?

J: Tidak, soalnya ini tempat lama saya, soalnya dulu tempat saya disini kemudian pindah menjadi PKL, dan kemudian kesini lagi. Itu karena kami selama 2 tahun di kios ini sepi, terus liat orang-orang turun kebawah pinggir jalan, saya juga ikutan.

T: Menurut ibu sendiri, apa dampak negatifnya ketika dipindahkan ke kios lantai 2 ini?

J: Pelanggannya berkurang, kemudian juga pengunjung takut kesini karena harus menyebrang jalan dan takut sama kendaraan umum yang ugal-ugalan. Ditambah lagi dengan tidak adanya eskalator, yang membuat pengunjung jadi malas berkunjung kesini.

T: Bagaimana dengan keamanan di lantai dua ini?

J:  Keamanaan disini aman kok.

Wawancara Dengan Salah Satu Warga Pasar Tanah Abang, Oki

T: Apa perbedaan yang dirasakan Oki sebagai penjaga bunderan ketika dulu yang masih ada PKL dengan sekarang yang sudah berkurang PKL-nya?

J: Ada, bedanya dulu pas masih ada PKL belokan ini engga dirantai, sehingga kendaraan yang mau muter balik ke arah yang berbeda gampang, kalau sekarang kan hanya kendaraan bermotor aja yang bisa, itu juga yang bikin pendapatan berkurang.

T: Pemindahan PKL ke lantai dua Blok G ini pernah dilakukan oleh gubernur yang sebelumnya tidak?

J: Belum ada upaya, baru gubernur yang sekarang aja ada upaya pemindahan dan para PKL mau pindah ke Blok G

Wawancara Dengan Salah Satu Anggota Satpol PP, Pak Heri

T: Bapak ikut penertiban PKL ke Blok G? Dan bagaimana Kronologinya?

J: Ikut. Kronologinya itu pertama lewat surat pemberitahuan untuk pindah, biasanya diberi waktu 7×24 jam, kemudian menjadi 3×24 jam, dan 1×24 jam. Bila mereka tidak menanggapi surat tersebut, baru kami yang bergerak.

T: Selain di Tanah Abang, penertiban pernah terjadi dimana saja?

J: Banyak, seperti di Pasar Senen dan pasar-pasar lain yang di Jakarta Pusat.

T: Pendapat bapak sendiri mengenai pemindahan ini apa? Apakah ada dampak negatifnya?

J: Memang sudah seharusnya dibersihkan seperti ini, karena aslinya bila berjualan di pinggir jalan itu berjualan di area umum dan melanggar Perda. Kalau para pedagang pindah kan jalanan jadi lancar, mudah dilalui. Untuk dampak negatifnya mungkin lebih dirasakan kepada para pedagangnya sendiri, bagi saya ini banyak dampak bagusnya.

T: Pada saat pemerintahan gubernur yang sebelumnya, apakah ada penertiban yang seperti gubernur lakukan sekarang? Bila ada, apa perbedaan penertiban yang sekarang dengan yang dulu?

J: Ada, tapi ya begitu, para pedagang selalu datang lagi kesini. Perbedaannya itu mungkin terletak pada pimpinannya, bagaimana cara dia melakukan pendekatan dengan para pedagang. Untuk caranya sama saja, hanya cara pimpinannya dalam melakukan pendekatan kepada para pedagang seperti apa. Bila dilihat dari hasil sekarang ini, Pak Jokowi lebih bagus dalam melakukan pendekatan kepada para pedagang dibanding Pak Fauzi.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Arifin, Anwar. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2011
  2. Cangara, Hafied. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009
  3. Heryanto, Gun Gun dan Shulhan Rumaru. Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2013
  4. Nimmo, Dan. Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek. Bandung: Rosda. 2010
  5. http://aurapantareicomunica.blogspot.com/2009/05/negosiasi-politik.html
  6. http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/

[1] Nimmo, Dan. Komunikasi Politik : Khalayak  dan Efek. Bandung: Rosda. 2010

[2] Heryanto, Gun Gun dan Shulhan Rumaru. Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2013

[3] Arifin, Anwar. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2011

[4] Cangara, Hafied. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009

[5] Wawancara dengan Nano

[6] Wawancara dengan Nosami Rikadi

[7] Wawancara dengan Heri

[8] Wawancara dengan Oki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *