Gelar Magister, Semester 1

Kajian Dialektika Hubungan Pers dengan Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Situs IndonesiaLeaks.ID)

TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER

PERSPEKTIF DAN TEORI KOMUNIKASI

 

Benci, Tapi Cinta?

Kajian Dialektika Hubungan Pers dengan Pemerintah Indonesia

Studi Kasus Situs IndonesiaLeaks.ID

 

Kelompok 8:

 

Aisha Nabila                1806165441

Ayu Karwinandhi                                1806165561

Baskoro A. Pratomo 1806165574

Salma Nadiya Putri 1806252870

Svaradiva Anurdea Devi 1806166330

 

PROGRAM PASCASARJANA

DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

JAKARTA

2018

 

LATAR BELAKANG

Sebagai kedua pihak yang saling berkepentingan, Pers dan Pemerintah merupakan pelaku komunikasi yang senantiasa mengalami dinamika dialektis dalam hubungannya. Di satu sisi, Pemerintah membutuhkan keberadaan Pers sebagai elemen negara demokratis yang mampu menyalurkan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, dan informasi terkait masyarakat kepada pemerintah. Di sisi lain, Pers sebagai ‘watchdog’ dalam negara juga membutuhkan keberadaan Pemerintah sebagai objek pengawasan. Terlebih lagi, dalam era informasi ini, Pers menjadi amat bergantung pada informasi atau kejadian politis sebagai sumber utama berita dan komentator. Budaya berita real-time, dua puluh empat jam, dan senantiasa dipengaruhi oleh fenomena global, kian memperkuat ketergantungan antara Pers dan Pemerintah saat ini.

Sejak awal berdirinya Republik Indonesia hingga pasca reformasi kini, seluruh masa pemerintahan pernah mengalami dialektika dengan pers. Berdasarkan beragam studi literatur yang telah dilakukan, penulis mengamati bahwa media massa, sebagai penyalur informasi yang berada di antara publik dan negara, acapkali menghadapi gesekan-gesekan dengan pemerintah dan negara. Pembredelan, SIUPP, RUU Pornografi, hingga pembentukan Dewan Pers Nasional adalah sebagian dari beberapa sintesis yang timbul dari gesekan-gesekan tersebut pada era Orde Baru dan Reformasi. Seiring pergantian era pemerintahan, ternyata dialektika yang terjadi antara pers dan pemerintah tidak pernah mengalami masa stagnan. Pada era pemerintahan presiden Joko Widodo saja, terdapat beberapa penemuan terkait kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan—dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan petugas kepolisian.

Menjawab beragam gesekan dan ancaman eksternal terhadapnya, pihak pers juga memberikan respons dengan membuat gesekan lebih lanjut. Seakan terinspirasi dari fenomena whistle-blowing WikiLeaks di Amerika Serikat, situs bertajuk IndonesiaLeaks diluncurkan pada tahun 2017—dengan sebuah misi: Menyampaikan Kebenaran demi Kepentingan Publik. Dilansir dalam situsnya, www.IndonesiaLeaks.id, platform yang bekerjasama dengan sembilan agensi media ternama indonesia ini mendefinisikan diri sebagai “Inisiatif untuk memberikan ruang bagi informan publik yang ingin membagi data ke redaksi media massa”. IndonesiaLeaks lahir sebagai upaya Pers dalam menuntut haknya dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, melalui tulisan ini penulis bermaksud untuk menjelaskan hubungan dialektis yang terjadi antara Pers dan Pemerintah Indonesia, dengan menggunakan teori Dialektika Hubungan (Relational Dialectics Theory) yang dikemukakan oleh Baxter dan Montgomery (1996). Lebih lanjut, tulisan ini diharapkan mampu memberikan saran dan kritik ilmiah terhadap fenomena yang ada, sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian maupun penerapan praktis dalam bidang komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan di Indonesia.

PEMBAHASAN

 

Mutual Interest dalam Hubungan Pers dengan Pemerintah Indonesia

Secara universal, Pers atau media massa memiliki empat fungsi utama, yakni memberikan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (Hikmat, 2018). Di beberapa negara, seperti Indonesia, Pers menjadi kekuatan keempat dalam konsep pemisahan kekuasaan (Montesquieu, 1748), atau sering disebut sebagai the fourth estate. Dalam hal ini, pers atau media massa memiliki kepentingan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak korup dan absolut. Pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, media massa mengemban fungsi watchdog atau pengawas pemerintah dan masyarakat.

Sumadiria (2004) mengungkapkan bahwa terdapat tiga pilar penyangga utama yang saling menopang dan menjadi tumpuan pers agar kokoh, yakni idealisme, komersialisme, dan profesionalisme. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku dalam bukunya The Elements of Journalism (2001) menyatakan terdapat sembilan elemen utama Jurnalisme, yakni :

 

  1. Kewajiban pertama Jurnalisme adalah memberitahukan kebenaran
  2. Kesetiaan pertama Jurnalisme adalah kepada warga
  3. Inti dari Jurnalisme adalah Disiplin terhadap verifikasi
  4. Jurnalis harus mempertahankan independensi terhadap obyek yang mereka liput
  5. Jurnalis harus berfungsi sebagai monitor independen terhadap kekuasaan
  6. Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik dan saran
  7. Jurnalis harus mengemas berita signifikan dengan relevan dan menarik
  8. Jurnalis harus menjaga proporsi dan komprehensitas berita
  9. Jurnalis memiliki kewajiban terhadap kesadaran pribadi dirinya

Dengan merujuk pada peranan dan kewajiban pers di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pers atau media massa memiliki kepentingan terhadap pemerintah. Namun, bagaimana dengan Pemerintah terhadap Pers; kepentingan apakah yang dimiliki Pemerintah terhadap mereka? Mengacu pada bagian pembukaan Undang Undang No.40 tahun 1999, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa “kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin”. Pernyataan ini mengindikasikan kepentingan pertama Pemerintah terhadap pers; yakni sebagai elemen penting dalam negara demokrasi. Selain hal tersebut, Pemerintah juga memiliki kepentingan lain terhadap Pers–yakni sebagai agen sosialisasi kebijakan dan kinerja Pemerintah melalui kemampuan mereka untuk menghimpun opini masyarakat. Di dalam Undang Undang yang sama, kebutuhan ini dinyatakan dalam Pasal 6 ayat C, yang berbunyi : “Pers nasional berperan dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar”.  

Dalam kaitannya dengan dialektika hubungan keduanya, kedua kepentingan ini secara natural memang berpotensi untuk saling berbenturan, karena adanya perbedaan ekspektasi di antara keduanya. Di satu sisi, Pemerintah memiliki ekspektasi ideal terhadap Pers–yakni bahwa Pers mampu membentuk opini positif terkait kinerja pemerintahan, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Namun, di sisi lain, Pers juga memiliki ekspektasi ideal terkait fungsinya sebagai Kontrol Sosial atau Pengawas Pemerintah–yakni bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas, mereka seharusnya dijamin kebebasannya. Namun, pada prakteknya, kedua pihak ini terus dilanggar ekspektasinya oleh satu sama lain.

Dalam jurnal yang dibuat oleh Eko Harry Susanto, dengan judul Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal yang diterbitkan di Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 6, Januari 2013, disimpulkan bahwa media memiliki posisi strategis dalam demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, untuk membangun karakter media yang transparan dalam pemberitaan, penyiaran independen dan bebas dari kepentingan politik maupun bisnis, bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan proses yang panjang untuk menyesuaikan antara etika demokrasi yang substantif dengan sejumlah kalangan yang berpendapat bahwa penguasa menggunakan media untuk melanggengkan kekuasaanya. Persoalan lain pun muncul di masyarakat, dimana mereka masih terbelenggu dengan budaya komunikasi paternalistic (sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin seperti hubungan antara ayah dan anak) yang memposisikan komunitas atau kelompok dominan melalui kekuasaannya bisa mengontrol informasi.

Pemberitaan yang beretika dan profesional serta sesuai dengan kaidah jurnalistik namun menyinggung elit dalam kekuasaan negara, tentu dapat menuai persoalan dan berakibat pada terganggunya transparansi informasi yang disebarkan oleh media. Dalam pemahaman penulis atas pendapat ini, fenomena IndonesiaLeaks dapat dimaknai sebagai upaya pers Indonesia untuk merestorasi kebebasan Pers dengan berpedoman pada kaidah jurnalistik, namun, bukannya direstui oleh Pemerintah sebagai upaya penegakan kebenaran, IndonesiaLeaks dalam perkembangannya justru terkesan dihambat oleh Pemerintah Indonesia sendiri sebagai akibat dari budaya komunikasi paternalistis tersebut.

 

Sejarah Dialektika Pers dengan Pemerintah

 

Menilik sejarah hubungan antara Media Massa dan Pemerintah di Indonesia memang menarik. Sejak awal berdirinya Republik Indonesia hingga pasca reformasi kini, semua masa pemerintahan pernah mengalami gesekan dengan media massa. Berdasarkan beragam studi literatur yang telah dilakukan, penulis mengamati bahwa media massa, sebagai penyalur informasi yang berada di antara publik dan negara, acapkali menghadapi gesekan-gesekan dengan pemerintah dan negara. Sebuah jurnal oleh Kakiailatu (2007) mengungkap banyaknya pelanggaran kebebasan pers yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara kronologis, mulai dari era kolonial hingga era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pada era Presiden Soekarno, setelah kedudukan Indonesia sudah semakin kuat dengan dibubarkannya RIS (Republik Indonesia Serikat) dan diakuinya kedaulatan Indonesia sebagai Republik Kesatuan berdasarkan UUDS, peranan jurnalistik sebagai media membangun kesadaran revolusi seperti yang tertulis dalam ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Pada masa ini sudah terjadi “pembredelan” penerbitan oleh pemerintah seperti yang dialami oleh surat kabar Indonesia Raya, Harian Rakyat, Merdeka dan beberapa penerbitan lainnya karena dianggap melawan pemerintah saat itu, dan tak sedikit pula wartawan yang ditangkap karena dianggap mengancam pemerintahan hingga 1 Oktober 1958 dianggap sebagai tanggal matinya kebebasan pers di Indonesia.

Salah satu gesekan yang mungkin paling mudah diingat adalah peristiwa pembredelan media Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994 oleh pemerintahan di era Orde Baru. Pada masa pemerintahan yang sama juga, pemerintah mewajibkan seluruh agensi media massa untuk memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) (Terdapat di UU no. 11 Tahun 1966 yang kemudian disempurnakan oleh UU no. 21 tahun 1982) yang disebut-sebut sebagai usaha pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab kepada pemerintah, padahal ini adalah sebuah mekanisme yang mampu membatasi ruang gerak pers dalam kritiknya terhadap kinerja pemerintahan. Selanjutnya, pada masa Reformasi (pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur) terdapat UU no.40 tahun 1999 yang secara tersirat mengumumkan bahwa :

  • Pers Indonesia tidak lagi menganut teori kebebasan yang dikontrol oleh pemerintah, tetapi menjadi pers yang bebas dan bertanggung jawab kepada kepentingan umum.
  • Memberikan kewenangan mengontrol pers kepada masyarakat umum, bukan lagi kepada pemerintah.
  • Undang-Undang tersebut menjadi sebuah landasan kemerdekaan pers di Indonesia, yang menghilangkan praktek pembatasan surat izin penerbitan dan semacamnya.

Undang-Undang yang menyiratkan kebebasan pers ini secara ‘kebetulan’ berurutan setelah UU yang merealisasikan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM karena tak dapat kita pungkiri, kebebasan bersuara di dalam pers juga merupakan hak asasi manusia. Hal-hal yang diangkat dalam pers Indonesia pun mulai beragam. Produk pemberitaan pun tidak lagi hanya sebatas koran, mulai muncul produk penerbitan dalam bentuk majalah dan tabloid. Namun, kualitas jurnalisme pada masa ini belum sesuai dengan kuantitas medianya yang berkembang pesat. Masih banyak media massa yang hanya menjual ‘kabar burung’ yang terkadang menyatakan keberpihakan atau menyudutkan suatu golongan kelompok maupun individu. Berita-berita seperti itu tidak disertai dengan fakta yang kuat, terkadang hanya diisi dengan komentar-komentar hasil wawancara mengenai suatu isu yang tidak dilakukan secara mendalam. Mungkin hal tersebut disebabkan euforia kebebasan yang belum hilang sehingga beberapa industri penerbitan lebih mementingkan aspek komersial dan minat pasar agar memperoleh keuntungan maksimal. Pada masa ini pers dipengaruhi oleh kekuatan pasar, mengutamakan isi yang sensasional sehingga terkadang melanggar etika dan prinsip-prinsip jurnalistik. Banyak tersebar berita seperti itu adalah sebagai dampak kepemilikan media yang terpusat hanya oleh segelintir orang.

Belum lama masa ‘bulan madu’ pers dengan kebebasannya berlangsung, pihak pers dituduh Gus Dur telah melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya melalui berbagai pemberitaan yang bias dan cenderung memperolok dirinya. Di era yang sama, awak media massa juga diberitakan telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dan publik tak dikenal. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberitakan setidaknya terdapat empat puluh tiga  kasus kekerasan terhadap awak media massa selama enam bulan pertama di tahun 2000. Hingga era pemerintahan presiden Joko Widodo pun, gesekan media massa dengan pemerintah masih merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Artikel “Pers Indonesia Bergairah, Kebebasan Tidak” oleh Tirto.ID menyatakan bahwa tingkat resistensi pemerintah (dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat kepolisian) terhadap awak media massa masih tinggi. Tercatat, sebagian tindakan kekerasan terhadap jurnalis pada tahun ini dilakukan oleh mereka yang bergerak di bidang pemerintahan, yakni:  polisi (sembilan kasus), militer (tujuh kasus), aparat pemerintah daerah (enam kasus), pejabat pemerintah (empat kasus), serta masing-masing satu kasus oleh advokat, aparat pemerintah pusat, dan hakim.

Di tengah kasus kekerasan terhadap jurnalis, pers Indonesia tetap menjalankan tugasnya sebagai kritik kinerja pemerintah dan penyalur informasi aktual bagi masyarakat–meskipun ini berarti menimbulkan ketegangan baru terhadap pemerintah. Menyusul perhelatan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) di Bali pada Oktober 2018, sejumlah pemberitaan di media massa mengemas jumlah pengeluaran pemerintah Indonesia (sekitar Rp 6,9 triliun) sebagai sebuah angka yang  dikatakan “fantastis” mengingat Indonesia tengah dirundung serangkaian bencana alam pada tahun 2018. Sejumlah media online seperti VIVA, Tirto, dan CNN Indonesia juga menggunakan tajuk berita yang terbilang sensasional dan memuat perbandingan antara jumlah pengeluaran dengan potensi pendapatan atau keuntungan yang dapat diraih pemerintah Indonesia dari pertemuan tahunan tersebut.

Meskipun dialektika antara media massa dan pemerintah Indonesia terus berlangsung secara dinamis dan konsisten, pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menetapkan Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari di setiap tahunnya. HPN, yang tanggal berdirinya bertepatan dengan tanggal lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1946 diharapkan mampu menjadi hari yang mengapresiasi insan pers secara nasional. Walaupun menuai banyak kontradiksi dari pihak pers terkait tanggal peringatannya, Hari Pers Nasional dapat dikatakan sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk bersinergi dengan media massa. Dikutip dari situs resmi Hari Pers Nasional, HPN merupakan Ajang silaturahmi dan penyatuan pemikiran untuk kemajuan pers khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan terbesar dan paling bergengsi bagi komponen pers Indonesia. Dalam pidatonya pada acara puncak HPN tahun lalu, Presiden Joko Widodo bahkan kembali mengangkat signifikansi media massa dalam kehidupan bernegara, dengan menyatakan bahwa pers memegang peranan penting dalam era digitalisasi informasi–dimana pers sebagai Media Arus Utama (Mainstream Media) diharapkan tetap mampu menjaga akurasi informasi di tengah potensi hoax yang besar dalam media sosial dan internet secara umum.

 

Fenomena Indonesia Leaks sebagai Ketegangan Dialektik antara Media dan Negara

IndonesiaLeaks merupakan perkumpulan beberapa organisasi media yang mempublikasikan dan menginvestigasi atas dasar informasi rahasia. Merujuk dari situs IndonesiaLeaks.ID, mereka adalah platform mandiri bagi informan publik untuk menghadirkan pemberitaan yang berkualitas dan menyuarakan kepentingan publik. Platform yang dibuat pada 7 November 2017 ini membantu mengungkap pelanggaran dan kejahatan melalui peliputan jurnalisme investigasi yang dikerjakan secara kolaboratif oleh media massa yang terpercaya. IndonesiaLeaks diinisiasi oleh Free Press Unlimited, Tempo Institute PPMM, dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. Anggota IndonesiaLeaks antara lain adalah Jaring, Bisnis Indonesia, Tempo, Independen.id, CNN Indonesia, Liputan 6, Suara.com, Jakarta Post, dan KBR.

Pada 8 Oktober 2018, untuk pertama kalinya IndonesiaLeaks mempublikasikan hasil investigasi selama tujuh bulan terkait sebuah kasus suap. Dalam laporan tersebut, IndonesiaLeaks menyinggung tentang buku merah milik orang dekat pengusaha impor daging sapi Basuki Hariman. Buku bank bersampul merah atas nama Serang untuk Noor IR diduga dirusak oleh dua perwira aktif Polri yang pernah menjadi penyidik KPK, Komisaris Besar Roland dan Komisaris Harun. Kedua penyidik dilaporkan merobek lima belas lembar catatan transaksi dalam buku itu dan diduga membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan Basuki Hariman. Hal itu terekam dalam CCTV di Ruang Kolaborasi lantai sembilan Gedung KPK pada 7 April 2017.Untuk memahami lebih lanjut terkait perkembangan kasus yang diungkap oleh IndonesiaLeaks, berikut adalah pemaparan kronologisnya :

 

8 Oktober 2018 :

IndonesiaLeaks mengunggah video yang menunjukkan cuplikan investigasi kasus dugaan suap Tito Karnavian dan perusakan barang bukti catatan keuangan perusahaan milik Basuki Hariman.

 

9 Oktober 2018

Sebelumnya, banyak pihak yang menuding laporan yang dibuat oleh Indonesia Leaks hoaks. Hal itu, lantaran Polri membantah adanya aliran dana bagi Tito. Sedangkan, KPK menyebut sulit membuktikan adanya aliran dana bagi Kepala Densus 88 tersebut.

 

12 Oktober 2018

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar Kapolri Tito Karnavian tidak terpengaruh pemberitaan ia diduga menerima uang suap seperti yang tertulis di media Indonesia Leaks.

 

24 Oktober 2018

Pengacara bernama Elvan Games menggugat IndonesiaLeaks dengan ganti rugi yang dituntut hanya Rp1 dan meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia baik melalui media cetak dan elektronik. “Tergugat (Indonesia Leaks) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara, bangsa Indonesia dan WNI,” demikian isi sebagian materi gugatan yang disaksikan oleh IDN Times pada Jumat (26/10).

 

Sementara itu, dalam menanggapi laporan investigasi IndonesiaLeaks, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap kasus ini sudah rampung alias selesai. Dalam tulisan yang dimuat oleh IDNTimes, ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa tudingan miring terhadap Tito Karnavian adalah cobaan semata yang tidak layak diusut lebih lanjut. “Layaknya pohon yang semakin tinggi, maka angin yang berhembus juga semakin kencang.”, demikian pernyataannya yang dikutip oleh media tersebut.  Sikap ini tidak hanya mencerminkan resistensi pemerintah terhadap kebebasan pers dalam mencari informasi, namun juga mengancam hak publik untuk mengetahui kebenaran terkait kinerja pemerintahan selama ini. Karenanya, tindakan ini dinilai penulis sebagai salah satu gesekan yang dapat dikategorikan sebagai dialektika dalam hubungan pemerintah dan pers.

 

ANALISA

 

Tentang Teori Dialektika Hubungan

Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang dialektika pemerintah dan pers dengan teori dialektika hubungan, penulis akan memaparkan ontologi teori ini terlebih dahulu. Teori Dialektika Hubungan (Relational Dialectical Theory) pada dasarnya merupakan teori yang dapat menjelaskan bagaimana kedua komunikan mampu mengatur ketegangan dan mengakomodasi gesekan-gesekan dalam sebuah hubungan, demi mempertahankan hubungan itu sendiri. Teori ini menyatakan bahwa gesekan-gesekan yang diwakili oleh perselisihan atau keributan-keributan kecil berfungsi sebagai ‘bumbu’ dalam sebuah hubungan—yang, jika mampu diselesaikan, justru akan memperkuat hubungan tersebut. Sebaliknya, jika keduanya tidak mampu mengakomodasi gesekan-gesekan tersebut dan berkonflik karenanya, maka hubungan tersebut akan berpotensi untuk bubar (disintegrated).

Dalam teori dialektika hubungan terdapat asumsi utama bahwa hubungan selalu berubah, dalam konteks ini berarti suatu keintiman atau keakraban dalam hubungan selalu bersifat tidak stabil. Orang – orang yang terlibat dalam suatu hubungan akan berusaha dan berjuang untuk memberikan respon pada situasi konflik tarik ulur terhadap perasaan mereka dalam suatu relasi agar mencapai suatu keseimbangan. Baxter dan Montgomery (1996) mengemukakan tiga kekuatan atau tekanan yang saling berlawan dalam sebuah hubungan yang disebut sebagai internal dialetics, yaitu:

 

 

  • Autonomy-Connection

 

Dialektika yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan terdapat suatu kebutuhan keseimbangan antara perasaan untuk saling berhubungan dan perasaan untuk independen dan terpisah dari pasangan.

 

  • Openness-Closedness

 

Dialektika yang menyatakan bahwa pembukaan diri dan privasi adalah dua hal yang terus mengalami siklus dalam suatu hubungan. Akan ada saat dimana seseorang merasa perlu membuka diri terhadap pasangannya namun ada saat seseorang terlalu membuka diri terhadap pasangannya akan memunculkan perasaan tidak nyaman dan mulai menuju kepada closedness atau privasi.

 

  • Predictability-Novelty

 

Dialektika yang menyatakan bahwa sebuah hubungan dicirikan dengan adanya aktivitas yang sudah pasti atau terencana, dan adanya aktivitas yang tidak dapat diprediksi atau spontanitas.

Meskipun seringkali digunakan untuk komunikasi dalam konteks interpersonal (antar-pribadi), teori ini juga mampu menjelaskan komunikasi dalam konteks yang lebih besar—misalnya komunikasi publik atau organisasi/institusi. Dalam sebuah jurnal penelitian oleh Dumlao (2012) mengenai dialektika hubungan dalam konteks kerjasama pihak universitas dengan komunitas dan masyarakat sekitar, teori dialektika hubungan mampu menjelaskan empat strategi yang dapat ditempuh pihak universitas untuk mengurangi ketegangan dengan masyarakat, serta dampak yang dimiliki setiap strategi tersebut dalam hubungan keduanya. Penelitian ini juga menemukan bahwa teori dialektika hubungan dapat digunakan untuk membantu membangun kompetensi dan kolaborasi antara kedua kelompok sosial.

Dalam konteks komunikasi publik, teori dialektika dapat digunakan untuk menjawab persoalan tentang kasus Google vs Etika di negara China seperti yang dibahas dalam jurnal penelitian oleh Baker (2015). Google sebagai penyedia informasi yang bebas dinilai oleh Pemerintah China berpotensi untuk melanggar etika dan budaya dari bangsa tersebut. Sebagai solusinya, Google melakukan dialektika dengan mengeluarkan pernyataan publik bahwa bisnis dan etika adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Namun, untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah China, Google juga melakukan pemblokiran dan penyensoran terhadap beberapa situs yang tidak sesuai dengan etika, sehingga kesepakatan antara kedua pihak dapat tercapai.

Analisa Dialektika dalam Kasus Indonesia Leaks

 

Mengacu pada tiga dialektika yang dikemukakan oleh Baxter dan Montgomery (1996), maka fenomena IndonesiaLeaks sebagai dialektika hubungan antara Pers dan Pemerintah Indonesia sebagai berikut :

 

Autonomy-Connection

Dialektika yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan terdapat suatu kebutuhan keseimbangan antara perasaan untuk saling berhubungan dan perasaan untuk independen dan terpisah dari pasangan. Dalam konteks IndonesiaLeaks, dapat diamati bahwa media massa atau Pers ingin melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara independen dengan memberikan akses aman bagi publik untuk berkolaborasi dalam situs tersebut. Namun, mereka membutuhkan peran pemerintah sebagai pemberi konfirmasi dan komentar terkait kasus yang mereka publikasikan. Tanpa konfirmasi dari Pemerintah, maka seluruh pemberitaan dari IndonesiaLeaks akan dipersepsikan publik sebagai materi yang berat sebelah alias memihak.

 

Openness-Closedness

Dialektika yang menyatakan bahwa pembukaan diri dan privasi adalah dua hal yang terus mengalami siklus dalam suatu hubungan. Akan ada saat dimana seseorang merasa perlu membuka diri terhadap pasangannya namun ada saat seseorang terlalu membuka diri terhadap pasangannya akan memunculkan perasaan tidak nyaman dan mulai menuju kepada closedness atau privasi.

Pada kasus IndonesiaLeaks, dialektika ini dapat dipahami dalam konteks pemberitaan dugaan penyuapan yang diduga melibatkan Kapolri Tito Karnavian. Meskipun KPK tidak membantah adanya perusakan barang bukti dalam kasus tersebut, pemerintah (dalam kasus ini diwakili oleh DPR) menyatakan sikap tertutup terhadap pengusutan kasus tersebut secara lebih lanjut. Senada dengan sikap DPR, KPK juga menyatakan bahwa kasus ini sulit dilanjutkan karena kurangnya barang bukti yang ada. Lebih lanjut, dalam sebuah wawancara media, Ketua DPR (Bambang Soesatyo) secara eksplisit menyarankan Kapolri untuk tidak terpengaruh dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kapolri saja. Sikap ini dapat dinilai sebagai dialektika yang melibatkan konsep keterbukaan (openness) sekaligus ketertutupan (closedness) dalam kasus IndonesiaLeaks.

Predictability-Novelty

Dialektika yang menyatakan bahwa sebuah hubungan dicirikan dengan adanya aktivitas yang sudah pasti atau terencana, dan adanya aktivitas yang tidak dapat diprediksi atau spontanitas. Dalam konteks IndonesiaLeaks, dialektika ini dapat menjelaskan adanya pelanggaran ekspektasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Di satu sisi, pihak pemerintah sesungguhnya telah menyatakan hak pers nasional sebagai pencari dan penyebar informasi, sebagaimana tertera dalam UU no.40 tahun 1999: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”, namun, seiring dengan munculnya kasus yang diangkat oleh IndonesiaLeaks, hak ini seolah terabaikan oleh Pemerintah dengan sikap mereka yang menghalangi perkembangan kasus ini secara lebih lanjut.

Di sisi lain, media dan pemerintah pada awalnya menyepakati bahwa ketika suatu saat terjadi konflik antara pemerintah dan pers- maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui Dewan Pers Nasional. Namun, dalam kasus ini, Pemerintah melalui Pengadilan Jakarta Selatan justru melanggar mekanisme yang telah disepakati di atas dengan memproses langsung gugatan Elvan Games terhadap IndonesiaLeaks tanpa melibatkan peranan Dewan Pers Nasional sama sekali.

 

DISKUSI

 

Teori Dialektika Hubungan menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) respons atau strategi yang dapat dilakukan individu-individu dalam suatu hubungan untuk mengelola dialektika, yakni: Seleksi, Pergantian Siklus, Segmentasi, dan Integrasi. Berdasarkan analisa penulis terhadap masing masing strategi, fenomena situs IndonesiaLeaks dapat dimaknai sebagai salah satu dari sekian fase dialektik dalam siklus yang akan terus berlangsung dalam hubungan media massa dan pemerintah. Dalam tahun politik seperti saat ini, Pers sebagai pengawas pemerintah akan cenderung lebih agresif melakukan kritik terhadap pemerintah, namun, ketika masa tahun politik telah usai maka agresivitas Pers akan cenderung menurun. Maka, bukan menjadi suatu hal yang mustahil apabila meskipun nantinya IndonesiaLeaks akan hilang atau bubar, tetap akan terjadi fenomena whistle-blowing sejenis dalam tahun-tahun politik berikutnya, karena fenomena ini merupakan pola berulang. Sesuai dengan teori Dialektika Hubungan, pergantian siklus ini berfungsi sebagai elemen yang mampu menjaga hubungan antara media massa dan pemerintah dalam jangka waktu yang panjang.

 

KESIMPULAN

 

  1. Dialektika dalam hubungan antara media massa dan pemerintah merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan terus berulang (siklikal)
  2. Adanya kepentingan antara kedua belah pihak menjadikan hubungan ini terus berlangsung meskipun harus menempuh dialektika tersebut
  3. Dialektika dapat berfungsi sebagai kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintah, sehingga mampu mempertahankan keseimbangan dalam sebuah negara demokrasi.
  4. Dialektika mengingatkan institusi pers untuk menjalankan kebebasan yang bertanggung jawab (responsible freedom) dengan terus berpedoman pada kaidah jurnalistik yang mengedepankan kebenaran, verifikasi, dan ketidakberpihakan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal Ilmiah

Baker, Stuart, J.L., Tang. (2015). Exploring Dialectical Tensions for Institutional Maintenance: A Case of Google and Its Censored Chinese Search Engine. University of Alabama, USA

Dumlao, Janke, R, J., M, Emily. (2012). Using Relational Dialectics to Address Differences in Community-Campus Partnerships. University of Georgia, USA.

Hikmat, M. Mahi. (2018). Jurnalistik: Literary Journalism.

Kakiailatu, Toeti. (2007). Media in Indonesia: Forum for political change and critical assessment. Victoria University of Wellington, Australia

Littlejohn, Stephen, W., Foss, K.A. (2009). Teori Komunikasi (Edisi 9). Jakarta: Salemba Humanika.

Mahfud, Moh. (2009). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Martini, Rini. (2014). Analisis Peran dan Fungsi Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi Politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Vo.13. No.2. Agustus 2014. Semarang: Undip.

Sumber Internet

https://tirto.id/pers-indonesia-bergairah-kebebasan-tidak-cn6y yang diakses pada 31 Oktober 2018

http://theconversation.com/why-politicians-and-television-still-need-each-other-74751 yang diakses pada 31 Oktober 2018.

https://www.alinea.id/nasional/tito-karnavian-diam-disebut-terima-suap-pakar-memperburuk-citra-polri-b1U7q9ezF yang diakses pada 31 Oktober 2018.

https://www.google.co.id/amp/s/www.idntimes.com/news/indonesia/amp/santi-dewi/platform-indonesia-leaks-digugat-perdata-pengadilan-negeri-jakarta-selatan yang diakses pada 1 November 2018.

http://www.haripersnasional.com/sekilas-hpn yang diakses pada 31 Oktober 2018.

https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/ketua-dpr-minta-kapolri-tito-karnavian-tidak-terpengaruh-pemberitaan-uang-suap yang diakses pada 31 Oktober 2018.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *