Celoteh, Celoteh Pemikiran, Gelar Magister, Semester 1

Hoax dan Polarisasi Politik Indonesia

Beberapa bulan lalu masyarakat Indonesia digemparkan dengan adanya “ancaman bubar pada tahun 2030”. Wacana tersebut diungkapkan oleh Prabowo Subianto, salah satu Calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

 

Setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya isu tersebut didapatkan dari novel fiksi bernama Ghost Fleet. Beberapa ahli memberikan tanggapan beragam. Salah satunya datang dari Irfan Abubakar, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah. Ia mengatakan sikap seperti itu justru menimbulkan dua kubu besar yang menganggap Indonesia bisa bubar atau bertahan (Kompas.com, 28 Maret 2018).

 

Contoh bukti nyata yang percaya akan bubarnya Indonesia di 2030 datang dari Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono. Ia mengatakan rasio gini tanah nasional 0,8% dan beban keuangan Indonesia merupakan prasyarat bubarnya Indonesian (BBC.com, 24 Maret 2018). Ratna Sarumpaet juga merupakan salah satu orang yang mendukung pernyataan Prabowo, hingga akhirnya bertengkar dengan Mahfud MD melalui Twitter.

 

Mahfud MD yang saat itu diketahui salah satu kandidat calon wakil Presiden Jokowi pun memberikan tanggapan berbeda. Ketika diskusi di Indonesia Lawyers Club (ILC), Mahfud berkata, “Indonesia bisa bubar tahun depan, atau tahun 2030, atau tidak bubar sama sekali.”

 

Kini elit politik Indonesia serasa dibagi menjadi dua kubu, cebong dan kampret. Cebong adalah fans die-hard Jokowi, dan kampret adalah tim-bela-sampai-mati Prabowo. Ya itu berlebihan. Tapi intinya cebong adalah sebutan untuk pendukung Jokowi, dan kampret adalah sebutan untuk pendukung Prabowo. Dan pembentukan dua kubu ini terjadi pula di masyarakat.

 

Ini bukan kali pertama dan terakhir kubu cebong dan kampret berdebat. Debat terakhir yang memanas ialah peristiwa “operasi plastik/penganiayaan Ratna Sarumpaet”. Beberapa elit kubu Prabowo mempercayai dan menyebarluaskan informasi “penganiayaan” tersebut, yang mana setelah ditelusuri lebih jauh ternyata kabar tersebut palsu. Dan kubu Prabowo klaim bahwa mereka tertipu dan mempercayai Ratna begitu saja.

 

Hal menyedihkan dari kejadian tersebut adalah, jika benar mereka tertipu, orang-orang ini adalah orang-orang yang seharusnya memiliki nalar dan jalan logika yang baik. Sebagaimana disebut oleh caleg PSI Dini Purwono, orang-orang yang ditipu ini bukanlah orang ecek-ecek. Mereka adalah Prabowo Subianto (mantan TNI), Hanum Rais (dokter), Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR), Fadli Zon (Wakil Ketua DPR), dan Amien Rais (mantan Ketua MPR RI).

 

Masyarakat pun tak sedikit yang mempercayai berita tersebut. Di media sosial berseliweran pernyataan-pernyataan mengecam pemerintahan saat ini karena membiarkan terjadinya penganiayaan terhadap seorang aktivis perempuan.

 

Bisa jadi masyarakat meniru apa yang dilakukan oleh para elit politik, padahal di belakang layar kaca atau wilayah yang tak tersentuh media sama sekali, para elit politik bisa bercanda dan makan siang bersama seperti yang diakui Mahfud MD.

 

Ada juga situs seperti rmol.co yang menerbitkan artikel dengan judul “Ratna Sarumpaet Dianiaya Beberapa Orang”, meski beberapa hari setelahnya direvisi menjadi “Ratna Sarumpaet Dianiaya Beberapa Orang (Diakui Bohong)”.

 

Jika benar masyarakat Indonesia semudah itu termakan hoax, apa penyebabnya?

Saya memikirkan ada dua hal yang mempengaruhi, dari luar diri dan dari dalam diri (psikologis).

 

Ada beberapa faktor dari luar diri yang mempengaruhi fenomena ini.

 

Pertama, konstruksi politik.

Para politikus berusaha menciptakan dan mempertahankan tindakan politik yang membangkitkan citra memuaskan guna mendapat dukungan dari rakyat sebagai khalayak komunikasi politik yang akan memberikan suaranya dalam tiap pemilu, dari tingkat pusat hingga kabupaten dan kota (Muchtar, 2016).

 

Konstruksi citra positif ini dibantu dengan kalimat politik ambigu ataupun data yang masih samar-samar. George Orwell dalam buku Politics and English Language tahun 1946 pernah menjelaskan bahwa bahasa atau kalimat politik didesain untuk membuat kebohongan terdengar meyakinkan dan dianggap benar.

 

Kedua, echo-chamber atau ruang gema.

Bilik gema menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita palsu bisa tersebar luas (Remotivi, 2017). Dalam era digital ini, algoritma media sosial diyakini membuat seseorang hanya mendapatkan informasi sesuai dengan “tingkah laku digital”nya selama ini.

Mudahnya, jika seseorang banyak menghabiskan waktu melihat berita politik yang positif terkait Jokowi, maka algoritma media sosialnya akan terus memunculkan postingan-postingan yang mirip dengan preferensinya.

 

Faktor dari dalam diri atau psikologis juga banyak diteliti terkait fenomena penyebaran hoax ini.

 

Bias Konfirmasi.

“Otak kita memiliki yang namanya bias konfirmasi (confirmation bias). Ketika kita menyukai atau mempercayai sesuatu, otak kita akan cenderung menolak informasi yang mengatakan bahwa hal itu tidak benar atau salah,” jelas jurnalis Margaret Farley, pada diskusi bertajuk “Fake News: How to Know What to Believe” di Jakarta 11 Oktober lalu.

 

Selain bias konfirmasi, ada juga bias konservatif, bias framing, dan availability bias yang bisa mempengaruhi cara kerja otak.

 

Laras Sekarasih, PhD, dosen Psikologi Media dari Universitas Indonesia menegaskan, “Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki.”

 

Mudahnya, cebong mudah percaya hoax yang menguntungkan cebong, dan kampret mudah percaya hoax yang menguntungkan kampret.

 

Permasalahan berikutnya, mengapa bisa sampai dikelompokkan seperti itu? Mengapa tidak ada gerakan resisten nongolongan, bukan cebong atau kampret? Seperti golfud (golongan Mahfud) dan golput (golongan putih), meski sebetulnya juga bisa dianggap menjadi suatu kelompok tersendiri.

 

Ada dua kemungkinan yang terpikirkan oleh saya.

 

Pertama, apa memang para pembuat konstruksi kita sengaja membuat polarisasi terjadi di Indonesia guna memudahkan pemetaan pemilih? Demi kepentingan Pemilu seperti yang tadi dijelaskan terkait faktor dari luar diri.

 

Kedua, apa manusia memang senang dikelompokkan? Menjadi bagian dari sesuatu?

 

Michael R. Solomon, dalam bukunya “Consumer Behavior” menyatakan bahwa hasrat untuk menjadi ‘cocok’ atau hasrat untuk mengidentifikasikan diri dengan individu atau kelompok tertentu merupakan motivasi utama dalam proses konsumsi.

 

Anggapannya, jika masyarakat adalah konsumen politik, dan politikus beserta partai politiknya adalah produsen, maka produsen sengaja membentuk suatu brand guna menarik konsumen. Dan konsumen ingin menjadi bagian dari suatu brand ternama guna pemenuhan aktualisasi diri.

 

Pertanyaan berikutnya adalah, apa tujuannya membuat banyak hoax seperti saat ini?

 

Merujuk pernyataan Mahfud MD, ada 4 ancaman yang bisa menyebabkan Indonesia hancur.

 

Pertama, disorientasi penegakan hukum. Hukum yang terus berputar-putar penegakannya.

 

Jika melihat kasus Ratna Sarumpaet kemarin, banyak politikus Gerindra yang kemudian mempertanyakan, “Kenapa pengusutan kasus Ratna bisa selesai begitu cepat, sementara kasus Novel Baswedan begitu lambat? Dan kenapa Jokowi bisa kecolongan di kasus Archandra Tahar?”

 

Kubu kampret ingin menunjukkan bahwa hukum di Indonesia berputar-putar.

 

Kedua, akibat disorientasi hukum dapat menyebabkan distrust. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, negara, hukum, dan informasi-informasi apapun, baik  faktual maupun tidak. Baik dari media massa terpercaya hingga pengadilan sekalipun tidak akan dipercaya oleh recipient.

 

Publik kini banyak yang jengah dengan informasi apapun. Tak mampu membendung tsunami informasi dari berbagai sisi. Kecepatan melakukan cek fakta tak sebanding dengan kecepatan informasi baru yang beredar. Masyarakat akhirnya hanya bisa menangkap sebagian informasi, dan dikarenakan psikologis serta efek echo chamber, hanya mendapat dan mempercayai informasi yang sesuai dengan preferensinya.

 

Ketiga, jika distrust terus dibiarkan maka akan terjadi disobedience atau pembangkangan. Bisa dilihat dari adanya gerakan 212 yang berhasil memenjarakan Ahok. Apakah gerakan #2019GantiPresiden akan menjadi penerusnya?

 

Terakhir, ketika pembangkangan sudah terjadi, akan menyebabkan disintegrasi, atau terpecah belah, hilangnya kesatuan.

 

Dari hasil pemikiran ini, hoax memiliki dampak yang begitu besar. Hoax yang dilakukan terus-menerus dapat dianggap sebagai kebenaran oleh sekelompok orang yang sudah terpolarisasi sebagai efek echo chamber dan filter bubble politik Indonesia. Ditambah derasnya tsunami informasi membuat orang sulit membedakan berita benar dan palsu. 

You may also like...

2 Comments

  1. Terima kasih informasinya, boleh saya share?

    1. svaradiva says:

      Silakan. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *