Magister, Semester 1

Analisis Kritik Remotivi Terhadap Tribunnews (Resistensi Kekuasaan Media)

Magister Manajemen Komunikasi

Universitas Indonesia

anurdea@gmail.com

Abstrak

Pers Indonesia menganut teori pers yang bebas dan bertanggung jawab kepada kepentingan umum. Kewenangan mengontrol pers ada pada masyarakat umum, bukan lagi kepada pemerintah. Remotivi sebagai lembaga studi dan pemantauan media, mengkritik liputan-liputan Tribunnews terkait terorisme di Indonesia. Remotivi berpendapat bahwa Tribunnews tidak mengajak pembaca memahami “apa yang benar”, namun justru membantu teroris mendapat perhatian dan wadah penyampaian pesan yang masif. Tribunnews tidak mentaati sedikitnya satu syarat pers tanggung jawab sosial, yakni berpihak pada masyarakat.

Kata Kunci: Resistensi, Media Power, Remotivi, Tribunnews, Tanggung Jawab Sosial

Pendahuluan

Media dan Kekuasaan

Dalam buku Long dan Wall, media dikatakan dapat menjadi kuasa itu sendiri, membuat seseorang atau kelompok tertentu jadi memiliki kuasa, dan menjadi agen kekuasaan.

Kekuatan media terletak pada kemampuannya mempengaruhi pikiran atau tingkah laku individu. Studi Rahman Asri mengenai pengaruh terpaan iklan susu kental manis di Televisi Terhadap Persepsi Ibu Tentang Kecerdasan Anak (Studi Dengan Analisis Teori Kultivasi Pada Ibu Orang Tua Murid Sekolah Alam Cikeas, Cibubur) oleh Rahman Asri (2015) menunjukkan pada 2015 membuktikan adanya korelasi antara terpaan iklan susu kental manis yang ditayangkan di media televisi dengan persepsi ibu tentang kecerdasan anak.

Media juga dapat membuat seseorang atau kelompok berkuasa dikarenakan pemilik media mau tak mau jadi memiliki pengaruh sosial dan politis akibat posisinya. Bias dalam tayangan media pun diragukan akibat pengaruh dua hal tersebut.

Media menjadi sebuah bentuk kekuasaan yang amat kuat karena kemampuannya dalam menjangkau khalayak secara luas. Peran media semakin terlihat ketika kepentingan penguasa dapat diterima dengan baik oleh beberapa kelompok dominan di masyarakat. Kendati terkadang sebuah kepentingan tersebut merugikan pihak tertentu, namun media berperan dengan baik sebagai agen kekuasaan untuk menyebarluaskan kepentingan tersebut.

Konglomerasi Media di Indonesia

Di Indonesia, media massa dapat dibilang hanya dimiliki oleh delapan kelompok. Sebagaimana kalimat Ross Tapsell (2017) dalam Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens, and the Digital Revolution, “Perusahaan-perusahaan media global belum mendominasi pasar Indonesia dan bukan pendorong utama industri di Indonesia. Sebaliknya, konglomerat media nasional yang punya kuasa dan pengaruh.”

Delapan kelompok atau perusahaan tersebut adalah:

  1. CT Corp milik Chairul Tanjung
  2. Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo
  3. EMTEK milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja
  4. Visi Media Asia milik Bakrie Group
  5. Media Group milik Surya Paloh
  6. Berita satu Media Holding milik Keluarga Riady
  7. Jawa Pos milik Dahlan Iskan
  8. Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama.

Sumber: 8 Konglomerat Media di Indonesia via Jalur Media TV & Cetak oleh Tirto.id

Muncul pertanyaan, apakah ada alternatif media selain delapan “gurita” media tersebut? Sebagai resistensi akan kekuasaan media yang berlangsung saat ini.

Landasan Teori

Hegemoni dan Resistensi Media

Menurut Anthonio Gramsci (Long dan Wall, p. 666) di bawah hegemoni yang berkuasa, yang tertindas menerima dan secara aktif menyetujui penindasan karena mereka merasa itu hal yang terjadi secara alami. Hal-hal yang dipelajari di sekolah, nilai-nilai yang diajarkan di keluarga, dan asumsi di balik penyajian berita atau narasi drama TV semuanya mengedarkan pandangan dunia berdasar sudut pandang penguasa tanpa dipertanyakan sama sekali.

Meski Gramsci berpendapat bahwa yang tertindas akan melawan kekuasaan elit. Elit atau yang berkuasa tidak memegang kekuasaan absolut selamanya. Di mana ada kekuasaan, pasti ada gerakan resisten atas kuasa tersebut; menegosiasikan batas dan parameter atas hegemoni yang berlaku.

Media Massa dianggap menyediakan pandangan dunia yang merefleksikan kepentingan penguasa, seperti diangkatnya kisah-kisah pahlawan dan selebritas dalam film, berita, majalah, dsb.

Resistensi

Terdapat tiga jenis mekanisme resistensi menurut Heckathorn (1990), yaitu:

  1. Resistensi Simbolik

Meliputi berbagai aksi tidak langsung untuk mengontrol dominasi. Tujuan utama jenis aktivitas ini adalah menampilkan berbagai keluhan dan gugatan secara simbolik. Dapat dalam bentuk pertunjukan, tulisan, ataupun diskusi kritik.

Biasanya resistensi simbolik dilakukan kalangan intelektual, seniman, dan mahasiswa melalui media-media informal.

2. Resistensi Pragmatis

Reaksi langsung terhadap hal yang sedang berjalan. Biasanya melalui lembaga seperti organisasi masyarakat, serikat pekerja, dan partai politik.

3. Resistensi Simbolik-Pragmatis

Aksi langsung maupun tidak langsung guna menuntut situasi yang lebih baik, terutama bagi minoritas, serta pengurangan kontrol. Biasanya dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori ini didasari pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini merupakan bentuk protes terhadap teori Libertarian yang dianggap mengajarkan kebebasan yang teramat sangat.

Teori tanggung jawab sosial percaya bahwa kebebasan pers perlu dibatasi etka, moral, dan nurani pekerja pers atau media massa.

Menurut Krisna Harahap (2003), berikut beberapa prinsip utama teori tanggung jawab sosial:

  1. Media seyogyanya menghindarkan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama;
  2. Media hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya dengan kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab;
  3. Masyarakat memiliki hak mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.

Menurut UU no.40 tahun 1999, secara tersirat diumumkan bahwa:

  1. Pers Indonesia tidak lagi menganut teori kebebasan yang dikontrol oleh pemerintah, tetapi menjadi pers yang bebas dan bertanggung jawab kepada kepentingan umum.
  2. Memberikan kewenangan mengontrol pers kepada masyarakat umum, bukan lagi kepada pemerintah.

Maka, pers atau media massa Indonesia secara sadar mengikuti teori pers tanggung jawab sosial, dan dikontrol oleh masyarakat umum.

Pembahasan

Resistensi Media di Indonesia

Di era digital ini, berkat kemudahan membentuk media komunitas secara daring, dan adanya kesempatan yang sama dalam menampilkan konten dan dilihat oleh masyarakat, muncul banyak kelompok resistensi media. Sebut saja Remotivi, Indoprogress, Magdalene, Jaring, Watchdoc, dan Indonesialeaks. Kelompok-kelompok tersebut memberikan pandangan yang berbeda dari apa yang ditampilkan media massa milik konglomerat Indonesia. Dalam perspektif media, hal ini disebut “demassifikasi media” yang berarti media komunikasi semakin perhatian dan melayani kebutuhan segmen khalayak tertentu yang tak dijangkau media massa komersial.

Remotivi misalnya, memiliki rubrik “Yang Tidak Media Katakan” yang menampilkan sisi-sisi lain dari suatu isu yang tak terjamah media massa arus utama. Seperti isu mengenai copyright akan konten milik seseorang di Youtube yang “seenaknya” digunakan dan disebarluaskan oleh media massa.

Lain halnya dengan Remotivi, Indoprogress menawarkan tulisan yang lebih beragam sepanjang tulisan tersebut sesuai dengan visi misi mereka yang dapat disimpulkan sosialis karena melawan kapitalisme dan ketidaksetaraan. Dikutip dari situs Indoprogress, mereka menawarkan ruang untuk bertukar gagasan dan pengalaman politik praktis dalam bingkai besar gerakan anti-kapitalisme.

Jika megacu pada tiga jenis resistensi menurut Heckathorn, media-media resisten di Indonesia termasuk dalam resistensi simbolik. Tulisan-tulisan yang dimuat media-media tersebut merupakan keluhan masyarakat atas hegemoni media yang berlangsung saat ini. Mereka mendobrak “status quo” dengan menyuguhkan pandangan lain akan konstruksi yang selama ini dibangun media massa arus utama.

Resistensi Remotivi Terhadap Tribunnews

Salah satu resistensi simbolik pendobrak status quo yang beberapa bulan lalu sempat ramai diperbincangkan adalah tulisan “Bagaimana Tribunnews Membantu Terorisme” oleh Heychael dari Remotivi. Tulisan tersebut dimuat dalam rubrik “Pantau” mereka.

Tak sampai sehari, Dahlan Dahi Pemred Tribunnews membalas pantauan tersebut dengan tulisan “Analisa yang Tendensius, Kasar, dan Tidak Fair”. Kedua tulisan tersebut diperbincangkan di kalangan jurnalis, pengamat media, dan akademisi. Sampai akhirnya Remotivi dan Tribunnews diundang dalam diskusi terbuka guna membahas hal tersebut. Sayangnya redaksi Tribunnews tak hadir dalam diskusi tersebut.

Dalam tulisan Heychael, disebutkan bahwa menurut panduan meliput terorisme yang dibuat oleh Dewan Pers, salah dua praktik yang paling terkutuk adalah eksploitasi etnisitas atau agama pelaku teror, dan glorifikasi tindakan teror. Remotivi yang secara tidak langsung diwakili Heychael mengkritik cara Tribunnews meliput berita teror.

Seperti dalam kasus serangan ke Mapolda Riau, Tribunnews menurunkan berita mengenai kebiasaan solat Dhuha korban tewas Ipda Auzar. Remotivi menyimpulkan Tribunnews mendulang simpati pembaca atas dasar agama, dan menyatakan bahwa kekejaman terorisme makin parah ketika yang menjadi korban adalah orang alim.

Ada pula berita Tribunnews yang menekankan cadar dari istri terduga pelaku, hingga menimbukan komentar diskriminasi pada saluran Youtube Tribunnews sebagaimana dikutup dari Remotivi, “Pantesan istri Terroris selalu bercadar… tapi bukan berarti yang bercadar semua pasti istri terrorist, lho, ya… hehehe”.

Hingga tahap ini, jika merujuk pada pers tanggung jawab sosial, Tribunnews sudah gagal dalam menjalankan tugasnya. Mereka menimbulkan penghinaan terhadap agama.

Dalam sudut pandang tanggung jawab sosial pula, Remotivi mengemukakan berbagai sudut pandang yang berbeda dengan Tribunnews. Remotivi juga mengharapkan standar prestasi yang tinggi terhadap Tribunnews. Dapat dikatakan bahwa Remotivi amat menyayangkan tindakan Tribunnews yang tidak mengajak pembaca untuk memahami “apa yang benar”, namun malah menyediakan seluruh narasi yang dikehendaki pembacanya. Karena dengan begitu justru Tribunnews tengah membantu dan memberi teroris hal yang paling mereka inginkan, yakni perhatian dan wadah untuk penyampaian pesan.

Dalam tulisan yang dibuat Dahlan Dahi sebagai balasan untuk tulisan Heychael, ia defensi dengan menyatakan, “Sepanjang punya news value dan terkait dengan peristiwanya, tidak ada salahnya menyajikan kepada pembaca.”

Hal ini justru semakin menegaskan dan membenarkan pernyataan Remotivi bahwa Tribunnews tidak berpihak pada masyarakat karena tidak mengajak pembaca memahami “apa yang benar”.

Diskusi

Dari kasus perseteruan antara Tribunnews yang diwakili Dahlan Dahi dengan Remotivi yang diwakili Heychael, dapat disimpulkan bahwa resistensi media dengan mendobrak “status quo” kembali membangunkan kesadaran bahwa kita bukanlah masyarakat pasif.

Di era digital ini, media kita amat kaya hingga kita mampu memberikan feedback dengan cepat. Umpan balik ini dapat berupa komentar, kritik, ataupun keluhan. Reaksi masyarakat yang mengkritisi media harus terus digaungkan agar media kita tak terlena hingga bisa berpikir, “Jika punya news value, apa salahnya disajikan pada pembaca?” Masalahnya adalah, hal yang dianggap news value kini hanya sensasi semata dan tak berdasar pada mencerdaskan masyarakat.

Dan memang kewajiban mengkritisi dan mengawasi media di Indonesia terletak pada masyarakatnya jika mengacu pada UU no. 40 tahun 1999. Hal ini harus terus diwacanakan karena nampaknya banyak masyarakat Indonesia, khususnya kalangan nonakademisi, belum mengetahui adanya keistimewaan tersebut.

Daftar Pustaka

Long dan Wall, 2013. Media Studies: Texts, Production, Context 2nd Edition.

Suryandar, Yayan Sakti. 2004. Resistensi Komunitas Atas Hegemoni Regulasi Negara dan Media Massa Komersial (Suatu Kajian Media Penyiaran Komunitas dengan Pendekatan Ekonomi Politik Media). http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/files/disk1/229/jkptuipp-gdl-s2-2004-yayansakti-11424-t14250a.pdf diakses pada 27 Desember 2018

Tamher, Abdolah. 2005. Hubungan Antar Media Massa dengan Presiden Amerika Dalam Kasus Iran-Contra: Kebebasan Pers Versus Kebijakan Pemerintah. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/98702-T%2015094-Hubungan%20antar.pdf diakses pada 27 Desember 2018.

http://www.remotivi.or.id/pantau/466/Bagaimana-Tribunnews-Membantu-Terorisme diakses pada 27 Desember 2018.

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/23/analisa-yang-tendensius-kasar-dan-tidak-fair?page=4 diakses pada 27 Desember 2018.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *